Artikel

Sinergitas Panwaslu dan Masyarakat sebagai jejaring Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemilukada 2018 yang Demokratis

PHOTO SAYA
M Aris Akin

M. Aris Akin
Dosen STAI DDI Pangkep dan Volunter pada
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sulsel

Sinergitas Panwaslu dan Masyarakat sebagai jejaring Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemilukada 2018 yang Demokratis

Sistem pemilihan umum Kepala daerah atau pemilukada sejak awal digulirkannya telah memberikan angin segar khususnya bagi masyarakat di daerah yang telah terbiasa dengan mekanisme pemilihan kepemimpinan di tingkat desa. Terbukanya ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerahnya secara langsung telah menjadi wahana ekspresi politik baru dan menggairahkan.

Pemilukada dinilai dapat menumbuh kembangkan serta memperkuat demokratisasi pada tingkat lokal karena sesuai dengan semangat otonomi daerah dimana daerah diberi wewenang penuh dalam hal mengurus rumah tangga masing- masing termasuk menentukan pemimpinnya. Selain itu, pemilukada juga dinilai dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas para elit politik lokal karena semakin terbukanya ruang bagi munculnya pemimpin- pemimpin nasional yang berasal dari bawah, menciptakan stabilitas politik dan efektifitas berjalannya pemerintahan di tingkat lokal, serta dapat menjadi wahana bagi masyarakat lokal untuk menyalurkan aspirasi politiknya untuk memilih pemimpin daerah tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat.

Namun dalam perjalanannya harapan tersebut seakan meredup tatkala diperhadapkan dengan kenyataan bahwa dalam pelaksanaannya, pemilukada masih sarat dengan berbagai bentuk penyelewengan didalamnya sehingga telah banyak menimbulkan sengketa. Pemilukada yang sejatinya dapat menjadi proses penguatan demokrasi (deepening democracy) dan menciptakan pemerintahan yang efektif (effective governance) pada tingkat lokal ternyata masih jauh dari yang diharapkan. Pemilukada dalam prakteknya sering berubah menjadi arena pertarungan kekuatan ekonomi, politik, ataupun kekuatan sosial untuk memperebutkan kekuasaan elit di tingkat lokal yang cenderung menggunakan cara-cara yang kurang sehat. Dugaan terjadinya praktik KKN dan politik uang dalam pemilukada serta kelalaian KPU serta Pengawas telah menjadi momok tersendiri dalam setiap perhelatannya.

Dampak dari kekecewaan tersebut berakibat pada menurunnya antusiame dan partisipasi masyarakat di tingkatan lokal dalam setiap perhelatan pemilukada. Kekecewaan itu memunculkan respons mulai dari mengautnya apatisme dikalangan masyarakat sehingga lebih memilih untuk golput.

Tahapan pemilukada yang terdiri dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan (pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara), dan tahapan penyelesaian, maka tahapan yang seringkali menimbulkan sengketa pemilukada adalah pada tahap pelaksanaan khususnya pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Adapun penyebab yang paling sering menjadi pemicu persoalan adalah politik uang dan manipulasi jumlah suara. Jika dilihat dari bentuk penyimpangannya, ditemukan bahwa kesalahan bukan pada sistem (tahapan, mekanisme, aturan), melainkan pada unsur personal (pelaku)nya.

Melihat kenyataan tersebut, maka perlu dipastikan berjalannya setiap tahapan pemilukada terdapat kesesuaian gerak antara personal (skateholder) dengan sistem sesuai regulasi sehingga dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan adanya tahapan pengawasan untuk memastikan berjalannya setiap tahapan dalam pemilukada agar sesuai dengan perencanaan.

Konsepsi Pengawasan Pemilukada
Pemilukada merupakan salah satu kegiatan penting sebagai implementasi nilai- nilai demokrasi sekaligus mencerminkan puncak dinamika demokrasi daerah. Pasca putusan MK Nomor 11/PPU-VIII/2010 yang menyerahkan proses pembentukan dan pelantikan Panwaslu ditangan Bawaslu, maka proses pembentukan Panwaslu yang sebelumnya terkesan lamban dan sarat dengan nuansa politisasi rekrutmen telah berjalan jauh lebih cepat, terarah dan bisa mengarahkan pada kualifikasi dan hasil- hasilnya.

Dalam pendapat hukumnya, MK berpandangan pentingnya keberadaan Bawaslu bersifat tetap untuk mengawal terwujudnya pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta untuk memastikan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas KPU. Bawaslu juga memiliki fungsi check and balances ditujukan pada tindakan dan sikap KPU beserta jajarannya dalam menyelenggarakan pemilu yang merugikan hak konstitusional peserta pemilu yakni partai politik, calon anggota DPR, DPD dan DPRD, pasangan calon presiden dan wakil presiden serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bawaslu RI adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat tetap dengan tugas mengawasi penyelenggaraaan pemilu diseluruh wilayah NKRI dan berkedudukan di ibu kota Negara, dibawahnya adalah Bawaslu Provinsi yang bersifat tetap, dibawahnya adalah Panwaslu Kabupaten/ Kota yang masih bersifat adhoc, dibawahnya adalah Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Pengawas TPS yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bersifat adhoc. Pada pelaksanaan Pemilukada serentak 2017 baru- baru ini, maka seluruh pengawas pemilu mulai dari tingkat TPS sampai ke tingkat pusat memiliki beban pengawasan yang sama yakni mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam konteks pelaksanaan Pemilukada 2017 sesuai dengan UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilukada.

Sebelum ditetapkannya keputusan tersebut, posisi Bawaslu/ Panwaslu di daerah ibarat “macan ompong” karena tidak punya wewenang untuk memutuskan/ menjatuhkan sanksi pelanggaran atas peraturan perundang- undangan terkait pemilu. Saat ini, didalam UU No.10 Tahun 2016 tersebut Bawaslu dan bawaslu provinsi sudah diberi wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sanksi bagi para pelanggar aturan adminsitrasi pemilu.

Disisi lain, meskipun pada Pasal 30 UU No.10 Tahun 2016 telah memberikan kewenangan kepada Panwaslu Kabupaten/ Kota untuk mengawasi kinerja dari KPU kabupaten/ Kota dalam menjalankan setiap tahapan dalam Pemilukada, namun keberadaan Panwaslu Kabupaten/ Kota masih bersifat adhoc. Tentunya hal ini sudah tidak relevan lagi karena semestinya sebagai lembaga yang mengawasi kinerja KPU yang bersifat tetap seharusnya kedudukan Panwaslu kabupaten/ Kota juga setara dengan lembaga yang diawasinya.

Dalam konteks Pemilkuda 2017, ditemukakan masih ada beberapa persoalan klasik yang dihadapi oleh Panwaslu Kabupaten/ Kota terkait dengan keberadaannya yang masih bersifat adhoc. Diantara persoalan klasik tersebut adalah : a). Panwaslu belum memiliki kantor serta sarana dan prasarana pendukung yang bersifat tetap, sehingga bantuan dan fasilitas dari pemerintah daerah berpotensi mengurangi indefendensi dari Panwaslu utamanya bagi wilyah yang ada calon petahana, b). Tenaga kesekretariatan Panwaslu adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperbantukan dan akan dikembalikan ke instansi asalnya setelah masa tugas Panwas berakhir, c). Keterlambatan pencairan anggaran untuk Panwaslu dari pemerintah daerah masih sering terjadi sedangkan tahapan pilkada terus berjalan.

Salah satu strategi dalam mengatasi persoalan klasik tersebut terutama dalam pelaksanaan Pemilikada 2017 yang lalu adalah dengan pelibatan masyarakat (civil society) untuk berpartisipasi dalam pengawasan yang didalamnya sudah termasuk mahasiswa dan pemilih pemula (pelajar SLTA) selama memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU No. 10 tahun 2016.

Peran serta masyarakat sebagai jejaring pengawasan dalam Mewujudkan Pemilukada yang Demokratis
Sebentar lagi bangsa kita akan menghadapi pesta demokrasi pemilukada serentak 2018 yang perhelatannya akan dilaksanakan di beberapa daerah. Siapakah yang akan mengawasi penyelanggaraan Pemilukada 2018 mendatang? Secara formal, maka pengawasan akan dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu RI, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota/ Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara), sedangkan secara hakekat demokrasi seharusnya dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaku utama pemilu dan pemilik kedaulatan tertinggi dalam Negara.

Model pengawasan pemilukada yang mengandalkan segelintir orang meski tergabung dalam sebuah lembaga yang legal formal tidak menjamin berjalannya fungsi pengawasan dengan baik. Terlalu luasnya bidang garap bagi lembaga tersebut merupakan fakta yang tidak dapat ditutupi. Hal ini mengindikasikan perlu tersedianya model pengawasan yang lebih efektif. .

Berdasarkan pertimbangan pada luasnya wilayah dan jumlah masyarakat di daerah, pengawasan dengan melibatkan lebih banyak pelaksana teknis akan lebih memberi efek penyempitan ruang pelanggaran. Pelibatan masyarakat luas yang termasuk kedalam stake holders kepentingan dalam pemilukada merupakan pilihan model pengawasan berbasis jumlah pengawas yang banyak. Hal ini dimungkinkan karena secara psikologis, pengawasan yang dilakukan oleh banyak orang akan jauh lebih menuntut pihak yang sedang diawasi berusaha semakin teliti dibandingkan dengan pengawasan oleh sedikit orang.

Pada konteks pengawasan pemilukada, pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam bentuk masyarakat untuk dilibatkan dalam pengawasan. Masyarakat –khususnya masyarakat pemilih-, dalam asumsi umum memiliki kepentingan untuk memastikan hak pilihnya tidak diciderai oleh pelanggaran dan kecurangan. Pengawasan masyarakat yang dimaksudkan disisn adalah merupakan usaha pengikutsertaan masyarakat dalam pengawasan agar pelaksanaan pemilukada dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Agar peran serta masyarakat dalam hal pengawasan dapat berjalan efektif, maka ada beberapa syarat yang harus diwujudkan diantaranya adalah: a). Dalam pelibatan masyarakat dalam pengawasan maka diperlukan payung hukum agar pengawasan dapat berjalan dengan legal dan tepat, b). Jalur dan mekanisme yang efektif bagi masyarakat untuk melaporkan hasil temuan di lapangan sehingga hal ini menuntut tersedianya tertib administrasi dari pihak Panwaslu, c). Prosedur yang menjamin adanya kepastian tindak lanjut dari laporan berdasarkan temuan masyarakat sehingga menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk lebih jeli dan seksama dalam mengawal setiap tahapan- tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilukada, dan d), membangun kesadaran, pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam hal pengawasan bagi secara individu maupun kelompok.

Nampaknya semangat Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu yang difasilitasi oleh Bawaslu pada Pemilu 2014 dan termasuk pelibatan mahasiswa dan pemilih pemula pada Pemilukada 2017 lalu merupakan sebuah keniscayaan untuk kembali digelorakan dalam perhelatan Pemilukada 2018 yang akan datang. Pengawasan dengan pelibatan jejaring masyarakat sesungguhnya merupakan sarana untuk mewujudkan warga negara yang aktif (active sitizen) dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana edukasi politik yang baik bagi masyarakat. Selain itu, dengan pelibatan jejaring masyarakat untuk menjadikan pemilihan umum yang berintegritas, mencegah terjadinya konflik, mendorong tingginya partisifasi publik, meningkatkan kualitas demokrasi, dan memberntuk kesadaran dan karakter politik masyarakat terutama dalam momentum Pemilukada 2017 sebagai tolak ukur untuk pelaksanaan Pemilu 2019 dan pemilu- pemilu berikutnya.

Komentar Pembaca

SPACE IKLAN

POPULER

SPACE IKLAN
To Top