Artikel

Pungutan Liar, Pimpinan Biro Politik Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) Angkat Bicara

whatsapp-image-2016-10-13-at-16-11-03

Jalur9.com, Makassar – Dengan adanya aturan tentang larangan pungutan liar di semua instansi pemerintahan utamanya di tubuh penegak hukum seperti kepolisian, sangat diharapkan program Presiden RI, sesuai dengan aturan dan aktualisasinya. Namun, menurut Aktivis Gerakan Revolusi Demokratik (GRD), hal ini sangatlah berbeda dengan yang terjadi di tubuh Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Kabupaten Sinjai  Sulawesi Selatan

Organisasi Gerakan ini juga menduga sejumlah oknum di SATLANTAS Sinjai dinilai semakin cerdik dalam upaya memeras masyarakat dengan berkedok sumbangan.

Pimpinan Biro Politik GRD (Andi Etus Mattumi) mengungkapkan bahwa, ini terkesan sangat tidak mencerminkan nilai budaya dan kemanusiaan. Ketika perdamaian itu harus memberi upeti kepada pihak yang seharusnya menjadi penengah dan menjaga independensinya sebagai pengayom masyarakat. Contohnya, jika terjadi masalah kecelakaan lalu lintas, meski secara aturan administrasi sudah terselasaikan tapi, tidak ada sumbangan kepada oknum pimpinan. Maka, itu akan dikeluarkan, ada apa? Kenapa hal seperti ini bisa terjadi di instansi kepolisian yang sangat jelas tuga dan wewenangnya sebagai pengayom  masyarakat.

Belum lagi persoalan pengutan diluar ketentuan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNB), seperti bagi masyarakat yang mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM). Harusnya, diperhadapkan dengan berbagai kebijakan yang tak jelas paying hukumnya, Ungkapnya.

Maka dari itu, Insyaallah kami seepatnya akan melakukan rapat konsolidasi untuk melakukan unjuk rasa meminta KAPOLRES Kabupaten Sinjai dan Kasat Lantas Polres Sinjai untuk di copot. Hal ini akan kami lakukan sebagai wujud keseriusan kami dalam mendukung program Kapolri bebas cal dan pungli, Pungkas Andi Etus Mattumi.

Komentar Pembaca

SPACE IKLAN

POPULER

SPACE IKLAN
To Top