News

Politik Identitas Bukan Bagian dari Demokrasi

Aras Baru

Akhirnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ibu Kota telah usai dengan keluarnya Anis-Sandi sebagai pemenang. Pilkada yang memakan waktu dan tenaga yang luar biasa sehingga melahirkan pemimpin baru untuk Jakarta. Proses pilkada yang begitu panas membuat masyarakat seantoro Indonesia turut memperhatikan jalannya pertarungan tersebut. Meskipun hanya mengikuti perkembangannya di depan layar televisi, media cetak, elektronik (face book, whatsapp, twitter, dll) dan seterusnya pilkada Jakarta seakan menyamai tensi pemilihan presiden indonesia.

Larutnya masyarakat dalam pilkada Ibu Kota, baik warga Jakarta maupun luar Jakarta melahirkan sebuah persaingan sengit antara kedua pendukung pasangan calon (paslon). Tidak jarang kedua pendukung paslon saling beradu argumentasi mengenai kelebihan masing-masing kontestan yang ia dukung. Sampai berujung putusnya silaturahmi kedua pendukung karena kepanatikan yang begitu tinggi. Salah satu yang membangun kepanatikan tersebut ketika menculnya issu sara yang mewarnai pilkada Jakarta.

Issu ini semakin memperkeruh keadaan, juga mempengaruhi ketertiban jalannya pilkada. Setidaknya ada sejumlah aksi besar yang terjadi selama proses pilkada, yang katanya aksi itu demi memperjuangkan agama tertentu. Tapi penulis tidak ingin focus dalam aksi tersebut, terlepas aksi itu bela agama tidak bisa dipungkiri bahwa memberi dampak cukup besar terhadap proses pilkada Jakarta.

Issu sara yang terbangun dalam pemilihan pimpinan Ibu Kota berubah wujud menjadi politik identitas, hal itu menjadi tamparan bagi demokrasi Indonesia. Perilaku tersebut adalah bentuk kemunduran bagi demokrasi yang selama ini dibangun oleh bangsa. Indonesia yang memiliki budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda diikat oleh bhineka tunggal ika sebagai sebuah motto pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak hanya itu, kedewasaan berdemokrasi masyarakat Indonesia selalu menjadi acuan, bahkan sering dipuji oleh berbagai Negara.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato’ Sri Anifah Aman, dalam pernyataannya di depan lebih dari wakil 80 negara yang hadir dalam Bali Democracy Forum (BDF), dengan tegas memuji demokrasi di Indonesia. Ia mengakui, bahwa Indonesia dapat menjadi role model bagi pembangunan demokrasi di Asia dan wilayah-wilayah lain di dunia. Selanjutnya, Pujian juga dilontarkan salah satu pimpinan parlemen Mongolia, Gonchigdorj Radnaasumberel. Baginya, Indonesia adalah sebuah model unik dalam menerapkan demokrasi. Pengalaman keberhasilan Indonesia layak menjadi acuan bagi negara-negara di Asia yang sedang membangun demokrasi. (sumber ; sindonews.com).

Kembali ke politik identitas, menurut Nietzsche bahwa segala sesuatu yang bersifat mutlak harus diwaspadai. Seperti, setiap tafsiran tentang ‘yang suci’ misalnya selalu disertai dengan tafsiran tentang ‘yang kafir’. Lalu ‘yang kafir’ pun absah untuk dimusnahkan, dibantai, atau cukup dibatasi ruang geraknya demi kemapanan tafsir ‘yang suci’.

Gesekan antara sesama pendukung paslon dipilkda kemarin sempat terjadi, yang patut disyukuri bahwa tidak berujung dengan pertumpahan darah, ini adalah akibat politik identitas. Kerena salah satu pendukung menganggap dirinya membela agama dan pendukung paslon yang lain dianggap bagian dari penista agama. Kemutlakan membutakan empati dan refleksi, dan hanya akan menghasilkan penghakiman dan apologia sehingga tidak ada perenungan dalam bertindak.

Demokrasi berjalan dengan sehat apabila tidak ada satu kelompok yang memutlakkan tafsir kebenarannya dan intoleran terhadap tafsir kebenaran kelompok lain. Demokrasi harus dibangun dengan sikap toleransi dan saling menghargai, antara satu dengan yang lain harus memahami perbedaan setiap pilihan, termasuk dalam proses pilkada. Gus Dur menyatakan bahwa dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial yang mengatur diri sendiri dan saling berhubungan serta berdampingan, namun masing-masing kelompok tersebut mempunyai eksistensi yang berbeda. Konsep tersebut sangat terkait dalam pola kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Meskipun kemenangan adalah tujuan utama disetiap pilkada. Namun politik identitas bukanlah model demokrasi bangsa Indonesia, juga bukan satu-satunya cara dalam merebut kursi kemenangan dipilkada. Membangun visi-mis yang berdaulat kepada masyarakat adalah salah satu alternative untuk merebut kemenangan.

Setelah pilkada Ibu Kota usai, politik identitas juga diharapkan tidak lagi mewarnai setiap moment pilkada dalam bangsa ini. Menjaga keutuhan bangsa Indonesia adalah hal paling utama dan merupakan bagian untuk menjaga cita-cita kemerdekaan NKRI sebagaimana yang diwariskan oleh para pendiri bangsa ini. “Jadilah generasi muda pemimpin berjuwa besar, cinta damai dan lawan penindasan serta pereratlah tali persaudaraan” Bung Karno.

Penulis : Muhammad Aras Prabowo

(Mahasiswa Pascasarjan Universitas Mercu Buana)

Komentar Pembaca

SPACE IKLAN

POPULER

SPACE IKLAN
To Top