News

Ketua Umum PB PMII Diminta Taat AD-ART

andi sulolipu e

Jalur9.com, Makassar- Eforia dan pesta demokrasi di tubuh Pergerakan Mahasisiwa Islam Indonesia (PMII) telah usai dengan terpilihnya Agus M. Herlambang sebagai Ketua Umum PB PMII Masa Khidmat 2017-2019. Pengurus yang capable, professional, dan sesuai konstitusi dalam menjalankan program-program nyata PB PMII kedepannya adalah harapan bagi semua kader pergerakan se-Indonesia. Salah satunya adalah kader PMII Makassar, Andi Solulipu selaku mantan Ketua PMII Rayon Ekonomi UMI Makassar.

Menurutnya, usai Kongres XIX PMII di Palu, seluruh kader PMII se-Indonesia berharap agar formatur merumuskan struktur kepungurusan PB PMII lebih berkualitas dan professional dalam rangkan berperan aktif untuk membangun kaderisasi di berbagai daerah.

“Ketua Umum PB PMII dan Formatur yang akan memilih dan menyusun kepengurusan PB PMII kedepan, terkhusus lagi Badan Pengurus Harian (BPH) harus lebih selektif sesuai AD ART PMII hasil Kongres XIX di Palu,” jelas Andi Solulipu saat dihubungi via telpon, Senin (12/06).

Hasil Kongres XIX PMII di Palu Mei lalu, Kata Sulolipu adalah upaya PMII untuk menata sistem kepemimpinan dan kaderisasi adalah dengan mensyaratkan seluruh calon Badan Pengurus Harian (BPH) PB PMII telah mengikuti Pelatihan Kader Nasional (PKN) sebagai syarat prioritas untuk menjadi BPH PB PMII. Sehingga tidak mengherankan selama Periode Kepemimpinan Ketua Umum Aminuddin Ma’ruf, PB PMII telah melakukan setidaknya 6 kali PKN dan sekali Pelatihan Intruktur PB PMII di berbagai daerah.

Pihaknya mengaku mengapresiasi agenda PKN yang telah dilakukan oleh Kepengurusan Aminuddin Ma’ruf tersebut dan berharap Ketua Umum PB PMII yang baru, termasuk para formatur yang menyusun kepengurusan BPH sesuai AD ART.

“Ini ujian pertama bagi kepengurusan Agus Herlambang dalam memimpin PB PMII. Jangan sampai sebelum pelantikan telah melanggar konstitusi dengan memilih pengurus yang tidak capable dan bertentangan dengan AD/ART. Saya yakin bahwa PB PMII ini adalah cerminan bagi seluruh kader PMII di Indonesia, sehingga Ketum Agus tidak boleh asal memilih pengurus apa lagi melanggar konstitusi”, tegas pria yang akrab disapa Sul ini.

Hingga saat ini, Ketua Umum terpilih, termasuk Ketua Umum Demisioner Aminuddin Ma’ruf, serta 9 orang formatur masih melaksanakan rapat dalam rangka menyusun kepengurusan PB PMII Masa Khidmat 2017-2019. Adapun syarat calon kepengurusan BPH dan Biro PB PMII hasil Kongres XIX PMII di Palu tertuang dalam ART Bab IV Pasal 18 Ayat 9 poin a tentang Persyaratan Pengurus Besar PB PMII.

“Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengukuti PKN bagi Ketua Umum dan BPH PB PMII dan PKL bagi non BPH PMII,” katanya.

Komentar Pembaca

SPACE IKLAN

POPULER

SPACE IKLAN
To Top