Opini

“Kesepakatan Den Haag,” Skenario Mengendalikan NU ?

Aksi demonstrasi silam di depan Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164 masih mengganggu pikiran. Aksi yang ditujukan langsung kepada Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faisal Zaini itu, mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dugaan kasus korupsi Helmy. Belakangan berlanjut, dan semakin konspiratif.

Beredar informasi tentang berlangsungnya pertemuan di Den Haag, Belanda. Pertemuan dihadiri petinggi NU tersebut, lagi-lagi masih melibatkan Helmy. Hanya saja, saat itu ada tokoh lainnya, Yahya Staquf, Khatib Aam PBNU. Tidak hanya mereka, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar Cak Imin beserta Sekjennya, Abdul Kadir Karding ikut hadir. Di dalam pertemuan tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan yang disebut dengan “Perjanjian Den Haag.”

Inti dari kesepakatan itu adalah “bagaimana mengendalikan NU.” Entah dalam konteks apa, bisa saja hal itu atas dasar kepentingan Partai Kebangkitan Bangsa – PKB. Jika benar demikian, maka sudut pandang Cak Imin ini berpotensi dimanfaatkan oleh Helmy dan Yahya Staquf untuk “menguasai NU.” Dengan tetap alibi “ini perintah dari Cak Imin,” maka Helmy dan Staquf semakin leluasa. Keleluasaan ini membuka ruang keduanya lebih mengedepankan kepentingan pribadi ketimbang urusan organisasi.

Cak Imin sadar akan hal ini, entahlah. International Summit of Moderate Islamic Leaders (ISOMIL) menjadi bukti nyata. Pertemuan yang dihelat di JCC Senayan ini sempat dirumorkan “ditunggangi” Helmy dan Yahya Staquf sebagai langkah menaikkan bergaining kepada Amerika Serikat (AS). Jika benar demikian, maka NU diklaim oleh mereka guna membuka rute internasional. Entahlah soal benar tidaknya.

Politik Luhur Nahdlatul Ulama Organisasi berbasis massa tradisional dan ulama moderat ini dikenal unik. Keunikannya tidak hanya dikenal di Indonesia semata. Bahkan dunia internasional. Organisasi yang strukturnya mengakar hingga ke kampung-kampung ini, memiliki pengikut yang sangat besar. Itu belum termasuk pengikut yang disebut dengan jam’iyyah nahdliyyin yang terikat dengan kultur budaya, serta kesetiaan pada manhaj – cara pandang/berfikir Ahlussunnah Waljamaah (aswaja). Kini, NU menemui tantangan baru.

Zaman yang terus berubah, menuntut “kecanggihan” para pengurusnya dalam hal mengelola organisasi. Terpenting adalah memenuhi kebutuhan jamaahnya, dengan pondasi Islam Rahmatan Lil Alamin, yaitu Islam yang dibangun atas fundamental kasih sayang. “Hadratus Syaikh Kyai Hasyim Asy’ari, sangat menekankan pentingnya kejujuran dan kehati-hatian dalam menyatakan pandangan keagamaan. Yang mana diperlukan kearifan untuk memahami sebuah teks dan persoalan keumatan dengan merujuk pada pandangan ulama terdahulu yang sudah diakui keahliannya.”

Aswaja (Fikrah Nahdliyyah) memiliki beberapa ciri penting. Antara lain: fikrah tawassuthiyyah (pola pikir moderat), tawazun (seimbang), i’tidal (moderat), fikrah tasamuhiyyah (pola pikir toleran), fikrah ishlahiyyah (pola pikir reformatif). Kemudian fikrah tathawwuriyyah (pola pikir dinamis), fikrah manhajiyyah (pola pikir metodologis). “NU adalah jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah (organisasi sosial keagamaan), bukan hizbun siyasiyyun (partai politik).” Oleh karena itu, keterlibatan NU pasca-khittah 1926, tidak lagi pada tataran politik praktis dan kekuasaan. Melainkan pada tataran politik kebangsaan dan kerakyatan, high politics/politik luhur.

(Diolah dari berbagai sumber)

Penulis : Sonny Madjid (Kader PMII Cabang Makassar)
Editor : Suaib

Komentar Pembaca

SPACE IKLAN

POPULER

SPACE IKLAN
To Top