image

Oleh;
Abdul Karim
Direktur Eksekutif LAPAR Sulsel

KANTOR BPS Sulsel melansir jumlah warga miskin di provinsi ini sekitar 832,9 ribu jiwa (10,29 persen). Dengan penduduk 8 juta jiwa lebih, angka kemiskinan itu tergolong tinggi. Tapi kemiskinan bukanlah soal angka-angka. Kemiskinan adalah soal pengabaian, tentang marginalisasi, soal penafian hak, soal ketidakadilan, atau tentang ketidakberdayaan di tengah multiberdayanya penyelenggara negara.

Angka kemiskinan buatan BPS memang hanyalah sebuah tanda, dan angka-angka itu tak kuasa merekam rasa dari pergulatan hidup sebagai warga negara yang miskin di kampung halamannya sendiri. Dengan kata lain, angka sama sekali tak merepresentasikan realitas. Tapi dengan angka-angka itu, kita tergerak untuk segera mengkaji realitas, dalam hal ini realitas rakyat miskin.

Kemiskinan dan Politik

Kemiskinan selalu menjadi tema terlaris didiskusikan di atas panggung-panggung politik, tak terkecuali panggung politik level internasional. Di panggung politik nasional pun, kemiskinan juga menjadi topik tak kalah larisnya. Di tingkat lokal lebih-lebih, kemiskinan selalu laku dijual.

Laris manisnya wacana kemiskinan menemui momentumnya saat-saat jelang pergantian kepemimpinan. Di Sulsel misalnya, jelang Pilgub 2018 mendatang kemiskinan kini sering terdengar diteriakkan pihak-pihak yang hendak menjadi kandidat Gubernur di provinsi ini. Terminologi “peningkatan kesejahteraan” pun dikemukakan secara jamak, sebab ini yang dianggap sebagai solusi mengatasi kemiskinan.

Namun, telinga publik di provinsi ini telanjur akrab dengan suara-suara elite politik yang meneriakkan “kemiskinan”. Warga Sulsel sejak lama akrab dengan lontaran-lontaran elite berbunyi “peningkatan kesejahteraan”. Yang asing bagi warga Sulsel adalah tindakan nyata para elite meniadakan kemiskinan, atau memajukan kesejahteraan rakyatnya.

Money Politics

Perilaku money politics menodai demokrasi. Money politics sangat memperburuk demokrasi. Kepemimpinan politik yang lahir dari proses money politics cenderung korup. Itu sebabnya, dalam kadar apapun tindakan money politics tak boleh ditoleransi.

Karena itu, perilaku money politics tak boleh diberi peluang. Walau begitu, nyatanya ruang memungkinkannya mempraktikkan money politics justru terbuka lebar di lapangan. Apa itu? Jawabnya adalah fakta kemiskinan. Situasi warga yang miskin memaksa mereka menempuh cara praktis untuk mengakses materi yang dapat menopang hidupnya meskipun sifatnya sesaat. Kemiskinan mendorong warga “menjual suara”. Apalagi, di lapangan sejumlah pihak memang dengan sengaja menyodorkan materi kepada warga miskin dengan barteran suara.

Praktik money politics seperti itu dapat dijumpai di mana-mana, dan semakin telanjang kelihatan di kawasan terpencil. Tapi anehnya, menangkap pelaku money politics bagai menangkap asap. Hukum tak berdaya dengan aktor-aktor money politics itu. Pengalaman kepemiluan–pilkada di Sulsel yang sering dikotori praktik money politics tak satupun pelakunya pernah diproses hukum.

Bila berseberangan dengan aturan hukum, lantas mengapa money politics ditempuh? Fenomena itu dapat ditafsirkan sebagai; pertama, krisis ketidakpercayaan kontestan politik kita. Mereka tidak yakin akan dipilih oleh rakyat, maka memberi uang pada rakyat dianggapnya mampu meraup suara rakyat. Dengan uang, mereka membeli suara rakyat.

Sementara rakyat menerima uang politik itu, di samping karena faktor ketidakcukupan, juga dipicu sikap traumatik sebagai pemilih. Pengalaman menjadi pemilih dirasa sebagai pengalaman buruk; dijanji lalu dikhianati, dan itu sudah berlangsung di setiap momentum pemilu/pilkada.

Kedua, kentalnya pragmatisme politik para aktor politik kita. Saat ini, “pragmatism” mendominasi nalar politik aktor politik kita. Gaya pragmatisme ini menyingkirkan “proses” atau kerja-kerja riil dalam gerak politik. Keringat politik tak dikenal dalam gaya politik pragmatis seperti ini. Pragmatisme seperti ini sangat instan sifatnya. Karena itu, metode gerakan politiknya pun juga instan. Mereka mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk dipilih rakyat. Gaya pragmatisme ini dapat dijumpai di ruang manapun saat ini dalam bentuk baliho, branding kendaraan, dan sebagainya.

Ketiga, fenomena ini dapat dipahami sebagai dampak kegagalan parpol melahirkan kader dan calon pemimpin berintegritas yang memiliki komitmen riil anti money politics. Tentu saja sangat disayangkan, sebab dalam negara demokrasi modern peran parpol cukup esensial (Kartz; 1980), setidaknya karena rekrutmen kepemimpinan, mulai dari level bupati/wali kota hingga Presiden memerlukan intervensi parpol.

Akhirnya, dengan memperhatikan jumlah rakyat miskin di provinsi ini, sekali lagi peluang money politics melalui jual beli suara sangat terang-benderang. Integritas penyelenggara (KPU dan Panwaslu) dan aparat penegak hukum sangat diperlukan demi perbaikan mutu demokrasi lokal kita.

Selain itu, kita pun berharap pada seluruh warga yang menemukan praktik money politics kiranya segera melaporkan ke pihak berwenang. Kenapa? Sebab kepemimpinan yang lahir dari proses money politics seperti itu sulit dipastikan tidak dihiasi praktik korup dalam perjalanannya.

Tentu saja, kepemimpinan korup di mana-mana tidak menyehatkan demokrasi. Dan demokrasi yang tidak sehat dipastikan akan mengorbankan rakyat. (*)